BANTAENG — Mantan Wakil Ketua Bidang Hukum dan HAM KNPI Bantaeng Periode 2019 – 2022, Yudha Jaya, menyampaikan harapannya terhadap kepengurusan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Bantaeng ke depan agar senantiasa mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum dalam menjalankan roda organisasi.
Menurut Yudha Jaya yang saat ini berprofesi sebagai Advokat (Pengacara), salah satu hal penting yang harus menjadi perhatian kepengurusan KNPI Bantaeng ke depan adalah memastikan setiap anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dikelola berdasarkan ketentuan yang jelas, termasuk hadirnya Peraturan Bupati (PERBUP) sebagai petunjuk teknis (Juknis) alokasi anggaran yang bersumber dari APBD.
“Harapan yang selama ini kami perjuangkan sebagai mantan pengurus KNPI Bantaeng adalah bagaimana KNPI Bantaeng ke depan dapat menjadi organisasi kepemudaan yang menjunjung tinggi integritas, transparansi, dan tanggung jawab. Jangan sampai ada anggaran APBD yang dikelola tanpa dasar pelaksanaan dan mekanisme pertanggungjawaban atau payung Hukum ” tegas Yudha Jaya.
Ia menekankan bahwa pengelolaan anggaran bukan semata-mata persoalan administratif, melainkan juga menyangkut kepercayaan publik dan tanggung jawab moral organisasi kepada masyarakat.
Oleh karena itu, kepengurusan KNPI Bantaeng ke depan diharapkan memastikan setiap penggunaan anggaran memiliki dasar hukum yang sesuai, perencanaan yang terukur, mekanisme pelaksanaan yang transparan, serta laporan pertanggungjawaban yang dapat diperiksa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Yudha Jaya juga berharap KNPI Bantaeng tidak hanya menjadi wadah berhimpun bagi pemuda, tetapi mampu menjadi teladan dalam membangun tata kelola organisasi yang profesional, demokratis, dan bertanggung jawab.
“Jangan sampai semangat membangun pemuda justru mengabaikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Organisasi kepemudaan harus menjadi contoh dalam menaati aturan, bukan sekadar berbicara tentang perubahan,” tambahnya.
Ia menegaskan bahwa harapan tersebut merupakan bagian dari komitmen untuk menjaga marwah KNPI Bantaeng sebagai organisasi kepemudaan yang mengedepankan kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi atau kelompok.
“KNPI harus menjadi rumah besar pemuda yang menjunjung tinggi aturan. Setiap anggaran yang dikelola harus jelas dasar hukumnya, transparan pelaksanaannya, dan dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya. secara Hukum”
